Artikel berita dan konteks dengan sumber rujukan. Perhatikan tanggal terbit dan tanggal sumber.
Kecerdasan buatan telah digunakan secara luas dalam operasi militer, sementara peran penilaian manusia menyusut dengan cepat. Menurut laporan UN News pada 20 Oktober 2026, Direktur Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB atau UNIDIR, Robin Geiss, memperingatkan bahwa perkembangan tersebut dapat membuat mesin semakin mendominasi keputusan di medan perang.
Peran AI terus meluas
Dalam pengarahan di Markas Besar PBB di New York pada Selasa, Geiss mempertanyakan apakah mesin akan dibiarkan menentukan sasaran dan membunuh manusia. Ia menyatakan bahwa AI semakin berada di jalur yang dapat menggeser pengambilan keputusan manusia dalam urusan militer.
Penggunaan AI di sektor ini mencakup analisis intelijen, identifikasi sasaran, pengoperasian pesawat nirawak, dan pengaturan serangan siber. Menurut Geiss, bertambahnya tanggung jawab yang diberikan kepada sistem tersebut terjadi dengan mengorbankan penilaian manusia, termasuk dalam ranah nuklir.
Sekretaris Jenderal PBB juga berulang kali mendesak para pemangku kepentingan agar tidak melewati garis merah moral tersebut. Ia menyerukan penguatan regulasi AI militer serta perjanjian yang mengikat secara hukum mengenai sistem senjata otonom mematikan. Geiss menilai seruan itu semakin memperoleh tanggapan dari masyarakat internasional.
Kecepatan operasi dan risiko eskalasi
Peralihan menuju penggunaan AI meningkatkan kecepatan operasi di medan perang. Jarak waktu antara identifikasi sasaran dan pelaksanaan serangan menjadi lebih singkat, sementara pasukan dapat melibatkan jumlah sasaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu hari.
Namun, banyak sistem AI yang terus berkembang masih bersifat tidak transparan. Kepala UNIDIR memperingatkan bahwa kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan kesalahan dan salah perhitungan, yang pada akhirnya dapat memicu eskalasi tanpa disengaja.
Kemudahan penggunaan perangkat AI turut menimbulkan tantangan lain. Geiss mengatakan aktor nonnegara akan semakin mudah menjalankan operasi militer yang lebih canggih. Risiko penyalahgunaan dapat mencakup dukungan terhadap perencanaan operasi, pelaksanaan, dan logistik kelompok bersenjata nonnegara.
Hambatan geopolitik dan peluang kerja sama
Geiss mengakui persaingan serta ketegangan geopolitik menjadi hambatan serius bagi pengaturan keterlibatan AI di sektor militer. Meski demikian, kekhawatiran terhadap risikonya dinilai semakin dirasakan oleh berbagai pihak dengan pandangan politik berbeda, termasuk kekuatan-kekuatan utama dunia.
Sebagai contoh, pada September Amerika Serikat mengusulkan mekanisme pemberitahuan terkait AI kepada China. Mekanisme tersebut dimaksudkan agar dua negara dengan belanja militer terbesar di dunia itu dapat saling memperingatkan apabila terjadi insiden AI yang berpotensi mengancam keamanan nasional.
Perkembangan ini menunjukkan adanya ruang untuk membangun langkah pengamanan bersama, meskipun kepentingan strategis antarnegara tetap berbeda. Dalam konteks tersebut, kejelasan istilah, komunikasi mengenai insiden, dan kesepahaman mengenai batas penggunaan AI dipandang penting untuk mendukung kepercayaan serta kerja sama.
Forum baru dalam sistem PBB
UNIDIR sedang menyiapkan sejumlah unsur dasar bagi kerja sama multilateral. Pada Kamis, Pusat Keunggulan UNIDIR untuk AI, Perdamaian, dan Keamanan dijadwalkan meluncurkan forum multipemangku kepentingan mengenai AI dalam perdamaian dan keamanan internasional serta ranah militer. Menurut Geiss, forum tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya dalam sistem PBB sejauh ini.
Salah satu fokusnya adalah menyusun kerangka perilaku industri yang bertanggung jawab, berupa panduan praktis dan sukarela bagi perusahaan pada tahap perancangan serta pengembangan perangkat AI militer. UNIDIR juga mengembangkan leksikon keamanan AI untuk memperjelas konsep seperti otonomi, keselamatan, dan keamanan, yang saat ini digunakan secara berbeda oleh berbagai pihak.
Perbedaan penggunaan istilah dinilai menimbulkan ketidakjelasan yang menghambat kepercayaan dan kerja sama. Selain itu, forum tersebut akan membahas risiko penyalahgunaan AI oleh kelompok bersenjata nonnegara dalam mendukung berbagai bagian operasi mereka.
