Artikel berita dan konteks dengan sumber rujukan. Perhatikan tanggal terbit dan tanggal sumber.
Sedikitnya 306 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan drone di berbagai wilayah Sudan selama tiga pekan pertama Oktober. Menurut UN News, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut serangan yang dikaitkan dengan Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat itu mengenai warga serta berbagai objek sipil.
Korban di berbagai wilayah
Kepala HAM PBB Volker Türk pada Jumat mengecam keras peningkatan serangan drone tersebut. Serangan dilaporkan menghantam rumah, pasar, rumah sakit, tempat pengungsian, pembangkit listrik, dan sumber air di Kordofan, Darfur, Blue Nile, Khartoum, serta sejumlah negara bagian lainnya.
Türk mengatakan peningkatan penggunaan drone sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak yang mengerikan. Menurut pernyataannya, drone telah menyebabkan sebagian besar kematian warga sipil terkait konflik di Sudan sepanjang tahun ini.
Kantor HAM PBB juga mendokumentasikan banyak serangan terhadap tempat pengungsian. Lokasi-lokasi itu menjadi perlindungan bagi warga yang sebelumnya telah meninggalkan tempat tinggal mereka akibat pertempuran.
Pengungsi dan fasilitas sipil menjadi sasaran
Pada 6 hingga 10 Oktober, serangan drone yang diduga dilakukan pasukan pemerintah militer mengenai tempat perlindungan pengungsi di Ghubeish dan El Nuhud, Kordofan Barat. Sedikitnya 25 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan tersebut.
Pada 9 Oktober, sebuah drone yang diduga milik Pasukan Dukungan Cepat atau RSF menyerang kerumunan pengungsi yang melakukan penambangan emas rakyat di dekat lokasi pengungsian Abu Shendi, Blue Nile. Sedikitnya 31 orang tewas dan sebagian besar korban merupakan perempuan serta anak-anak.
Serangan juga mengenai layanan kesehatan. Pada 11 Oktober, serangan yang dikaitkan dengan RSF menghantam Rumah Sakit Um Darfa di Blue Nile. Dua tenaga kesehatan mengalami luka serius, sedangkan rumah sakit tersebut tidak lagi dapat beroperasi. Juru bicara Kantor HAM PBB Seif Magango mengatakan kerusakan layanan penting memperparah pengungsian dan krisis kemanusiaan yang telah berlangsung parah.
Serangan besar di Kordofan dan Abyei
Pada 18 Oktober, sedikitnya 139 orang tewas setelah sebuah truk angkutan terkena serangan berulang atau “double tap” di Dibab, Kordofan Barat. Wilayah itu disebut berada di bawah kendali RSF.
Sehari kemudian, serangan drone mengenai Pasar Amiet dan kawasan Todach di Abyei, wilayah kaya minyak yang disengketakan Sudan dan Sudan Selatan. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 80 orang. Pasukan penjaga perdamaian dari Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei atau UNISFA menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi.
Komandan batalion Pakistan UNISFA, Letnan Kolonel Muhammad Farooq, menggambarkan seluruh toko terbakar ketika pasukannya mencapai tempat kejadian. Tim reaksi cepat dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk membatasi penyebaran api, sementara lebih dari 27 korban luka dibawa ke rumah sakit UNISFA di Todach.
Desakan penyelidikan dan gencatan senjata
Dewan Keamanan PBB mengecam keras serangan di Abyei dan memperingatkan jumlah korban dapat bertambah selama UNISFA melanjutkan verifikasi. Dewan menyatakan serangan terhadap warga sipil dapat tergolong kejahatan perang serta meminta penyelidikan yang penuh, transparan, dan segera agar pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Dewan Keamanan juga menegaskan Abyei harus tetap didemiliterisasi dan bebas dari seluruh kekuatan selain UNISFA. Semua pihak diminta menghentikan operasi militer dan pendudukan di kawasan itu serta bekerja sama dengan misi PBB untuk melindungi warga sipil, pekerja bantuan, dan personel penjaga perdamaian.
Türk menyerukan agar para pihak mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk larangan mengarahkan serangan kepada warga dan objek sipil. Ia juga meminta penghentian aliran senjata yang memicu konflik, mendesak kedua pihak beserta kelompok afiliasinya berkomitmen pada gencatan senjata, serta menekankan perlunya penyelesaian melalui perundingan yang berlandaskan HAM dan akuntabilitas.
