Artikel berita dan konteks dengan sumber rujukan. Perhatikan tanggal terbit dan tanggal sumber.
Situasi hak asasi manusia di Myanmar telah mencapai kondisi yang disebut “katastrofik” oleh Pelapor Khusus PBB Kelley Anne Eckels-Currie. Menurut UN News, ia memperingatkan dalam jumpa pers pada Kamis bahwa perang terus memburuk tanpa tanda akan berakhir. Di tengah penyusutan ekonomi formal, kegiatan ilegal juga berkembang menjadi salah satu sumber pembiayaan konflik.
Korban sipil terus bertambah
Myanmar dilanda perang saudara sejak militer menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis pada Februari 2021. Pengambilalihan kekuasaan tersebut memicu perlawanan bersenjata yang meluas di berbagai wilayah negara itu.
Laporan terbaru Eckels-Currie mencatat sedikitnya 8.384 warga sipil telah dibunuh oleh militer sejak kudeta hingga 15 September 2026. Pelapor Khusus merupakan pakar independen yang ditunjuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, bekerja dalam kapasitas pribadi, dan tidak menerima gaji untuk tugas tersebut.
Militer sempat meluncurkan apa yang disebut sebagai “rencana perdamaian 100 hari” pada 20 April hingga 31 Juli 2026. Namun, menurut temuan pakar independen tersebut, keadaan justru semakin memburuk. Sekitar 753 warga sipil tewas selama periode itu, dengan militer Myanmar dan pasukan paramiliter disebut bertanggung jawab atas 89 persen kematian sipil.
Infrastruktur sipil menjadi sasaran
Militer dilaporkan terus menggunakan persenjataan perang, termasuk serangan udara dan artileri, terhadap infrastruktur sipil. Sekolah, fasilitas kesehatan, bangunan keagamaan, pasar, dan kamp pengungsian termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran dan mengalami kehancuran.
Eckels-Currie menyatakan serangan tersebut bukan kecelakaan. Menurut penilaiannya, kekerasan itu merupakan tindakan sengaja untuk menimbulkan penderitaan, meneror penduduk sipil, dan memaksa mereka tunduk.
Strategi militer disebut berakar pada doktrin “Empat Pemutusan”, yakni memutus makanan, sumber daya, akses kemanusiaan, serta jaringan pendukung dari kawasan yang menentang rezim. Operasi bantuan juga dihambat melalui pemadaman telekomunikasi, pembatasan pergerakan, dan pos pemeriksaan. Akibatnya, makanan, obat-obatan, bahan bakar, serta kebutuhan penting lainnya sulit menjangkau masyarakat yang mengungsi.
Pekerja kemanusiaan menghadapi ancaman
Selain pembatasan operasional, pekerja kemanusiaan menghadapi pelecehan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan. Pada Juli 2026, tiga pekerja kemanusiaan dilaporkan disiksa dan dibunuh di kota Dawei, wilayah tenggara Myanmar.
Ancaman terhadap petugas bantuan memperbesar risiko bagi komunitas yang bergantung pada dukungan kemanusiaan. Hambatan komunikasi dan pergerakan juga membuat penyaluran kebutuhan pokok menjadi semakin sulit di tengah konflik yang belum mereda.
Ekonomi ilegal menopang perang
Pelapor Khusus PBB menilai perkembangan ekonomi ilegal Myanmar bukan lagi sekadar akibat perang, tetapi telah menjadi penggerak utama konflik. Ketika ekonomi formal menyusut akibat perang dan salah kelola ekonomi, pusat penipuan daring, pertambangan ilegal, perdagangan manusia, dan kerja paksa semakin mengisi ruang yang ditinggalkan.
Keuntungan dari pasar gelap disebut membantu membiayai pembelian senjata militer, termasuk dari China dan Rusia, sekaligus mempertahankan loyalitas di dalam jajaran junta. Eckels-Currie juga menyatakan jaringan kriminal transnasional China menjadi tulang punggung sebagian besar usaha kriminal tersebut. Platform mata uang kripto seperti Tether dan media sosial seperti TikTok, Meta, serta X disebut digunakan untuk memfasilitasi operasi mereka. Korupsi di negara-negara tetangga, menurutnya, turut memungkinkan perdagangan lintas batas berlangsung.
Upaya memutus jaringan itu menghadapi persoalan lain karena dapat berdampak kepada warga sipil. Pembatasan akses internet Starlink terhadap pusat-pusat penipuan, misalnya, juga membuat organisasi kemanusiaan dan komunitas lokal kehilangan konektivitas yang sangat mereka perlukan.
