Artikel berita dan konteks dengan sumber rujukan. Perhatikan tanggal terbit dan tanggal sumber.
Upaya menghentikan perang Sudan dan mengurangi krisis kemanusiaan kembali dibahas di Jenewa pada Rabu, 21 Oktober 2026. Menurut UN News, hampir dua lusin negara berkumpul untuk mencari jalan menuju gencatan senjata serta transisi ke pemerintahan damai yang mewakili seluruh rakyat Sudan. Pertemuan tersebut berfokus pada koordinasi para mediator, bukan perundingan langsung antara pihak-pihak yang bertikai.
Mencari langkah deeskalasi
Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sudan, Pekka Haavisto, mengatakan sesi awal pertemuan diarahkan pada upaya deeskalasi. Para delegasi diminta mengidentifikasi langkah praktis dan menggunakan jalur keterlibatan masing-masing untuk membangun kepercayaan serta menciptakan kondisi yang mendukung gencatan senjata menyeluruh.
Konflik Sudan dimulai pada April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF. Keduanya sebelumnya merupakan sekutu yang bersama-sama mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Memasuki tahun keempat, perang tersebut terus menimbulkan korban sipil dan memperburuk kondisi kemanusiaan.
Serangan drone dan penderitaan warga
Serangan drone mematikan terhadap warga sipil dan infrastruktur publik telah menjadi salah satu ciri perang Sudan. Pejabat kemanusiaan dan hak asasi manusia berulang kali mengecam serangan semacam itu. Sekretaris Negara Swiss Alexandre Fasel, yang negaranya menjadi tuan rumah bersama PBB, menyatakan bahwa perang tersebut telah berkembang menjadi perang drone yang terutama membunuh warga sipil.
Fasel juga menyoroti kondisi menyerupai kelaparan yang masih berlangsung di Darfur, Negara Bagian Kordofan, dan wilayah lain. Ia menegaskan bahwa perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan berdasarkan Konvensi Jenewa tidak boleh menunggu tercapainya gencatan senjata ataupun penyelesaian politik.
Mengutip data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA, Fasel menyebut hampir 34 juta orang di Sudan membutuhkan dukungan kemanusiaan. Ia juga merujuk peringatan UNICEF bahwa delapan juta anak Sudan tidak bersekolah. Selain menghilangkan hak pendidikan, keadaan itu dinilai dapat menjadi risiko besar bagi stabilitas Sudan pada masa depan. Kekerasan seksual terkait konflik juga dilaporkan kembali digunakan untuk meneror dan mempermalukan warga, termasuk berdasarkan etnis atau dugaan afiliasi mereka.
Transisi politik yang inklusif
Selain membicarakan gencatan senjata, para delegasi mempertimbangkan fase transisi politik yang dipimpin rakyat Sudan dan mencerminkan aspirasi mereka. Haavisto menekankan pentingnya dialog yang inklusif dan kredibel, sementara peran pihak internasional adalah mendukung masyarakat Sudan membentuk masa depan bersama dengan menghormati keragaman suara dan pengalaman.
Pemerintah Sudan maupun RSF tidak hadir dalam pertemuan di Jenewa. Mekanisme ini memang dibentuk agar para mediator dapat menyelaraskan tindakan mereka. Di sela pertemuan, Haavisto juga dijadwalkan berkomunikasi dengan mitra regional dan internasional dalam mekanisme Quad serta Quintet. Quad melibatkan Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, sedangkan Quintet mencakup Uni Afrika, IGAD, PBB, Uni Eropa, dan Liga Negara-Negara Arab.
Rangkaian koordinasi perdamaian
Pertemuan resmi bertajuk konsultasi untuk meningkatkan koordinasi prakarsa dan upaya perdamaian di Sudan itu merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan sebelumnya. Forum serupa telah berlangsung di Kairo, Djibouti, Nouakchott, dan Brussels sejak Juni 2024 hingga Januari 2026.
Pembicaraan terbaru juga menyusul diskusi khusus kemanusiaan di kantor PBB Jenewa sehari sebelumnya. Pertemuan tersebut melibatkan delegasi, pejabat senior PBB, serta organisasi nonpemerintah internasional yang bekerja di Sudan, termasuk Komite Internasional Palang Merah dan Sudan INGO Forum.
